Oleh: HM Gamari Sutrisno, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik.

Ketegangan di Selat Hormuz bukan sekadar konflik regional antara Iran dan kekuatan Barat. Ia adalah “urat nadi” energi dunia. Sekitar sepertiga distribusi minyak global melintasi jalur sempit itu. Ketika Hormuz bergejolak, dunia gemetar—dan Indonesia, sebagai negara pengimpor minyak, ikut terseret tanpa daya.

Di sinilah kepemimpinan Presiden Prabowo diuji. Bukan dalam retorika, tetapi dalam keberanian mengambil keputusan strategis yang menyentuh akar persoalan: ketergantungan energi.

Dari Retorika Stabilitas ke Realitas Ketergantungan

Selama ini, respons Indonesia terhadap konflik global cenderung normatif: menyerukan perdamaian, menjaga stabilitas, dan menegaskan politik bebas aktif. Itu penting, tetapi tidak cukup.

Masalahnya sederhana: Indonesia bukan pemain, melainkan penonton yang ikut membayar mahal setiap konflik terjadi.

Harga minyak melonjak? APBN terguncang.
Distribusi terganggu? BBM langka.
Inflasi naik? Rakyat menanggung beban.

Pertanyaannya: sampai kapan Indonesia akan terus berada dalam posisi reaktif seperti ini?

Jika pemerintahan Prabowo hanya mengandalkan pendekatan diplomasi “aman” tanpa langkah konkret di sektor energi, maka yang terjadi bukan stabilitas, melainkan ketergantungan yang dipoles dengan bahasa politik.

Paradoks Kepemimpinan Pertahanan

Sebagai Presiden dengan latar belakang militer dan pertahanan, publik berharap Prabowo memiliki kepekaan tinggi terhadap ancaman strategis. Namun ancaman terbesar dalam konteks Hormuz bukanlah invasi militer, melainkan kerentanan energi nasional.

Ironisnya, selama ini isu energi sering diposisikan sebagai urusan teknokratis, bukan sebagai isu pertahanan negara.

Padahal, dalam logika geopolitik modern:
“Ketergantungan energi adalah bentuk lain dari penjajahan yang tidak terlihat.”

Jika jalur pasokan global terganggu dan Indonesia tidak memiliki cadangan strategis yang memadai, maka kedaulatan negara secara de facto ikut tergerus.

Bebas Aktif atau Tidak Berdaya?

Politik luar negeri bebas aktif kembali diuji. Indonesia diharapkan tidak berpihak, tetapi tetap berperan.

Namun, sikap “netral tanpa inisiatif” pada akhirnya hanya akan dibaca sebagai ketidakhadiran.

Apakah Indonesia akan: tampil sebagai mediator yang kredibel di dunia Islam dan global? atau sekedar menjadi pengamat yang mengeluarkan pernyataan diplomatik tanpa daya tekan?

Dalam konteks ini, Prabowo dituntut melampaui diplomasi simbolik. Indonesia harus berani memainkan peran strategis, minimal sebagai bridge builder antara blok yang bertikai.

Jika tidak, jargon bebas aktif hanya akan menjadi slogan kosong yang kehilangan makna geopolitiknya.

Bom Waktu Bernama Impor Energi

Fakta paling keras yang tidak bisa disangkal:
impor minyak Indonesia masih tinggi;
produksi domestik stagnan;
transisi energi berjalan lambat.

Ini adalah bom waktu yang setiap saat bisa meledak ketika krisis global terjadi.

Kenaikan harga minyak akibat konflik Hormuz bukan sekadar isu ekonomi, tetapi bisa menjelma menjadi krisis sosial:
subsidi membengkak;
daya beli melemah;
ketidakpuasan publik meningkat.

Dalam situasi seperti ini, stabilitas politik pun bisa ikut terancam.

Pertanyaannya: apakah pemerintah sudah memiliki skenario mitigasi yang serius, atau sekadar berharap krisis cepat berlalu?

Momentum atau Kegagalan Sejarah

Krisis Hormuz seharusnya menjadi titik balik. Ini adalah kesempatan langka bagi Prabowo untuk:
mempercepat kemandirian energi;
membangun cadangan strategis nasional;
mendorong energi terbarukan secara agresif;
dan merombak kebijakan impor yang selama ini membelenggu.

Namun sejarah menunjukkan, banyak pemimpin gagal membaca momentum karena terjebak dalam pendekatan jangka pendek.

Jika langkah yang diambil hanya bersifat tambal sulam—subsidi ditambah, impor diperluas, tanpa reformasi struktural—maka Indonesia akan kembali ke siklus lama: panik saat krisis, lupa saat situasi normal.

Ujian Kepemimpinan yang sesungguhnya

Selat Hormuz mungkin jauh dari Jakarta, tetapi dampaknya sangat dekat dengan dapur rakyat Indonesia.

Di sinilah ujian sesungguhnya bagi Prabowo: bukan pada kemampuan berbicara tentang kedaulatan, tetapi pada keberanian mewujudkannya.

Jika tidak ada langkah radikal dalam kebijakan energi, maka setiap konflik global akan terus menjadi cermin dari satu kenyataan pahit: Indonesia belum benar-benar merdeka dalam menentukan nasib energinya sendiri.

Dan ketika itu terjadi, yang dipertaruhkan bukan hanya ekonomi—tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan nasional. (*)